You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
DKI-Kadin Kerjasama Pengembangan Informasi dan Promisi Penanaman Modal
photo Erna Martiyanti - Beritajakarta.id

DKI-Kadin Kerja Sama Tingkatkan Investasi

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menjalin kerja sama dengan Kamar Dagang Indonesia (Kadin) DKI untuk pengembangan informasi dan promosi penanaman modal. Diharapkan dengan kerja sama ini dapat meningkatkan penanaman modal di Ibukota.

Saya harap kerja sama ini tidak hanya berhenti di sini saja. Tetapi juga bisa terus berlanjut dengan meningkatnya penanam modal yang masuk ke DKI

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah menambahkan, pihaknya juga telah berusaha untuk dapat meningkatkan investasi yang masuk ke Ibukota. Salah satunya dengan percepatan pengesahan APBD 2017.

"Saya harap kerja sama ini tidak hanya berhenti di sini saja. Tetapi juga bisa terus berlanjut dengan meningkatnya penanam modal yang masuk ke DKI," kata Saefullah, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (22/12).

PPKD dan Kadin Kerjasama Salurkan Tenaga Kerja

Ketua Kadin DKI Jakarta, Edi Kuntadi mengatakan, kerja sama ini diharapkan bisa meningkatkan koordinasi dan sinergi bidang penanaman modal. Selain itu juga memberikan fasilitas dan dukungan teknis.

"Intinya sinergi antara Kadin dan Pemprov DKI, khususnya terkait bidang ekonomi. Melalui PKS ini kami mendapatkan dukungan dari Pemprov DKI menciptakan situasi kondusif dan menggerakan berbagai bidang," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1186 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1169 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye953 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye940 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye850 personBudhi Firmansyah Surapati